Ada Apa Dibalik Pemblokiran Situs-Situs Islam?

Di penghujung bulan maret 2015, umat Islam Indonesia dikejutkan oleh pemblokiran yang dilakukan secara tiba-tiba oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) terhadap sekitar 22 situs Islam yang ada di Indonesia. Pemblokiran itu dilakukan setelah menerima rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan alasan situs-situs Islam yang diblokir tersebut mengandung konten radikalisme dan dianggap pro ISIS.
Pemblokiran yang terkesan dilakukan secara asal-asalan dan sembrono ini tentu saja langsung mendapatkan reaksi keras dari kalangan umat Islam, karena dilakukan tanpa melalui prosedur. Selain itu banyak situs-situs Islam yang masuk dalam daftar blokir tidak mengajarkan radikalisme ataupun pro ISIS.
Hal ini tentu menjadi pertanyaan, ada apa dibalik pemblokiran situs-situs Islam atau media-media online Islam tersebut? Tentu saja banyak dugaan dan analisa dari para pengamat mengenai aksi pemblokiran ini. Sebagian pengamat ada yang mengatakan ini seperti sebuah Islamopobia atau ketakutan berlebihan terhadap Islam, dan ada juga yang mengatakan ini karena eksistensi media-media online Islam tersebut dalam menyebarkan fakta dalam pemberitaan yang seringkali berbeda dengan arus media mainstream, seperti kita ketahui sebagian besar media besar di Indonesia saat ini memang pro pada pemerintahan Jokowi-JK, sehingga hampir setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diberitakan secara positif termasuk pemberitaan yang sebenarnya membebani rakyat seperti kenaikan harga BBM.
Sedangkan di sisi lain, media-media online Islam sangat keras menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak merugikan masyarakat tersebut. Nah di sinilah muncul dugaan kenapa BNPT dan Kemkominfo melakukan pemblokiran terhadap situs-situs Islam tersebut. Di ranah internet, media mainstream walaupun masih terlihat unggul, namun mendapatkan perlawanan yang sangat sengit dari media-media online Islam, sehingga perang opini di dunia internet nampak lebih seimbang, sedangkan di ranah media massa seperti media elektronik dan media cetak, hegemoni media mainstream masih sangat kuat. Maka tak heran media-media online Islam menjadi target untuk digembosi dan dipatahkan eksistensinya. Namun kabar terakhir pasca reaksi keras yang dilakukan oleh berbagai kalangan umat Islam, ada beberapa situs-situs Islam yang telah dibuka kembali pemblokirannya.
Mestinya pemerintah melalui Kemkominfo dan BNPT lebih teliti lagi dan tidak sembrono dalam melakukan pemblokiran, Pemerintahpun harus siap menerima kritik dan perbedaan selama kritiknya itu argumentatif dan konstruktif. Buatlah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang tidak membebani kehidupan rakyat, tunaikanlah janji-janji yang pernah diucapkan saat kampanye dulu, jika hal itu dapat dilakukan oleh pemerintah, maka suara-suara atau kritik keras yang bikin gatal telinga akan berkurang dengan sendirinya, termasuk dari media-media Islam dengan catatan tidak mendiskreditkan umat Islam juga tentunya.

Ahok Vs DPRD, Opini Media Vs Konstitusi

Akhir- akhir ini masyarakat Indonesia kembali disuguhi pemberitaan yang memuakkan, yaitu perseteruan antara Ahok Vs DPRD Jakarta, ahok menuding adanya dana siluman pada APBD DKI Jakarta, sementara DPRD menuduh ahok melakukan pemalsuan APBD karena melaporkan APBD versi dirinya kepada Kemendagri bukannya APBD yang sudah disepakati bersama DPRD. Secara konstitusi jelas ahok telah melanggar aturan karena menurut undang-undang APBD yang dilaporkan pada kemendagri harus disetujui oleh DPRD.
Namun ahok tetap ngotot, bahkan melaporkan DPRD ke KPK, tidak lupa berkoar di depan media yang mendukungnya.
Yah pertarungan antara ahok dan DPRD adalah pertarungan antara opini media vs Konstitusi, ahok unggul di ranah media dan DPRD unggul di ranah konsitusi.
Namun jika konstitusi sampai terkalahkan oleh opini media tentu saja negara ini akan semakin carut marut, karena konsitusi yang merupakan perangkat aturan menjadi lembek, dan keputusan benar salah ditentukan oleh opini media, sungguh Indonesia akan menjadi negara yang menyedihkan. Jika ahok memang ingin mengungkap adanya dana siluman, lakukanlah dengan cara-cara yang konstitusional, sebagai seorang pejabat semestinya dia lebih tahu. Jangan cuma marah-marah ga jelas. Jika diperhatikan sepertinya ahok dan media memang mempunyai kepentingan ideologi yang sama, ahok sepertinya tengah dicitrakan untuk kepentingan politik dan ideologi kedepannya, jadi ingat saat Pak Jokowi dengan blusukannya, dankini ahok dengan marah-marah ga jelas yang dicitrakan tegas oleh media. Menang mana ya, konsitusi vs opini media, kita tunggu saja kelanjutan dari drama perseteruan ahok vs DPRD sebagai perwakilannya.

Jangan Langsung Percaya Lembaga Survei

Lembaga survei pada pilpres 2014 saat ini tak lagi objektif, mereka kebanyakan telah berafiliasi dengan Kedua kubu Capres, baik kubu jokowi-Jusuf Kalla atau pun kubu Prabowo Hatta. Semuanya telah terang benderang! Rakyat jangan mau dibodohi. Sekarang ini sulit mencari lembaga survei yang kredibel, mereka akan memihak salah satu Capres, baik atas dasar kesamaan ideologi ataupun uang. Kita ambil contoh dari kubu Jokowi-Jk ada LSI, SMRC, CSIS dan Indikator, sementara dari kubu Prabowo-Hatta ada LSN, JSI, Puskaptis dan IRC.
Akhirnya dengan tanpa malu, secara tidak etis kedua kubu saling mengklaim kemenangan dan seolah-olah telah resmi jadi presiden! Padahal hasil resmi nanti pada tanggal 22 Juli yang akan diumumkan oleh KPU setelah melalui penghitungan manual, sementara hasil quick count itu bersifat prediksi, apalagi margin angkanya pun tipis.
Rakyat yang mau berpikir logis dan tidak fanatik buta tentu akan lebih jernih menyikapi hal ini, tunggulah hasil resmi dari KPU dan jangan cari kambing hitam, kawal terus perjalanan kotak Suara untuk menjaga kecurangan dan terima hasil apapun yang telah ditetapkan oleh KPU, dan ciptakan keamanan dan kedamaian kalau memang mencintai negeri dan rakyatnya.